Jumat, 16 Desember 2016

Tolak Raperda Hutang Kota Bengkulu

Proyek Pelebaran Jalan di salah satu ruas jalan Kota Bengkulu

Membaca pemberitaan di koran harian Rakyat Bengkulu, nampaknya menjelang akhir tahun 2016 ini hubungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan DPRD kembali tak harmonis. Setelah proses pengangkatan Sekda Kota yang disinyalir mengandung masalah, kini polemik muncul akibat pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) pinjaman daerah alias Raperda Hutang.
Saat rapat pleno yang berlangsung pada 13 Desember 2016 lalu, sejumlah anggota dewan tidak hadir dengan alasan menolak rencana pinjaman daerah, sehingga rapat plenopun terpaksa harus dijadwalkan ulang.

Menilik dari informasi yang beredar, Pemkot Bengkulu memang merencanakan hendak melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah lembaga Kementrian Keuangan. Dana hutang ini untuk membiayai beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang belum kelar. Dana yang diajukan mencapai 250 miliar.

Alasan Dewan menolak Raperda Hutang ini antara lain masih belum sepantasnya Pemkot melakukan pinjaman dana ke pusat. Dewan berharap pemkot bukan mengajukan raperda hutang namun lebih kreatif lagi meningkatkan PAD dan melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar mendapat kucuran dana dari APBN.
Beban hutang yang besar juga dikhawatirkan nanti akan memberatkan anggaran tahun-tahun mendatang dalam pengembaliannya, sebab pengembalian hutang tersebut juga berikut bunganya sekaligus.

Alasan dari dewan ini tentu dapat diterima logika. Sebab periode pemerintahan Walikota yang sekarang juga tidak mencapai 2 tahun lagi, Walikota Helmi Hasan, SE akan habis masa jabatannya pada 2018 mendatang. Pinjaman sebesar 250 miliar itupun jika direalisasikan akan menjadi anggaran multiyears, yang proses pengembaliannya bisa mencapai waktu lebih dari 5 tahun.

Jika Walikota Helmi Hasan pada Pilkada 2018 mendatang kembali menduduki jabatan walikota, mungkin hal itu masih menjadi tanggungjawabnya untuk mengembalikan hutang sekaligus bunganya, namun jika ternyata Helmi Hasan tak menjabat lagi, maka otomatis beban hutang harus ditanggung oleh pemerintahan selanjutnya.

Ditimbang dari sudut pandang politis, sesungguhnya rencana penganggaran pembangunan infrastruktur besar-besaran yang berasal dari hutang ini sangat bermuatan politis. Sebab rencana ini nampak sekali ingin dipaksakan diakhir-akhir tahun masa jabatan Walikota menjelang Pilkada 2018 mendatang.

Maka wajar jika sebagian kalangan menolak dan menganggap hal ini hanya akan menjadi akan menjadi ajang pencintraan bagi Walikota. Kalau hendak meminjam kenapa tidak dari awal-awal masa menjabat agar bisa mengusahakan pengembaliannya pada masa jabatan saat ini.

Bukan Kelaziman

Pun demikian, jika menilik dari segi kebutuhan daerah, nampaknya Kota Bengkulu belum benar-benar membutuhkan dana pinjaman multi years tersebut. Jika berpedoman pada asas kelaziman pinjam-meminjang uang, maka kita akan mendapati dua hal tentang kaidah kebiasaan pinjam meminjam.

Yang pertama meminjam uang karena keterdesakan pemenuhan kebutuhan dasar hidup seperti makanan dan kesehatan bagi diri dan keluarga. Seseorang yang sudah terdesak tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan kesehatan tentu dapat diterima dan dibenarkan jika ia melakukan pinjaman, bahkan sudah sepantasnya bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan pinjaman kepadanya agar ia selamat dari kelaparan atau penyakit yang mematikan.

Banyak kita dapati praktik tersebut di sekeliling kita. Misalnya seorang pekerja bangunan bekerja pada orang lain dengan terlebih dahulu telah meminjam uang karena keterdesakan untuk kebutuhan keluarganya. Atau seorang pegawai terpaksa meminjam uang di bank sebab harus mengobati anaknya yang sakit parah di rumah sakit.

Yang kedua, hal yang lazim dalam proses pinjam meminjam adalah tentang peminjaman uang untuk modal usaha. Seseorang yang ingin mengembangkan bisnis atau usahanya sudah menjadi kelaziman jika ia meminjam modal, agar usahanya bisa maju dan berkembang yang akhirnya mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Bahkan kebiasaan pinjam-meminjam modal ini sudah berkembang lagi menjadi kebiasaan investasi. Dimana si peminjam dan yang meminjamkan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Dua kebiasaan umum dalam tradisi pinjam meminjam ini, jika dikaitkan dengan rencana Perda Hutang Kota Bengkulu, nampak belum memiliki relevansi. Rencana alokasi anggaran Hutang multiyers tersebut pada umumnya untuk pembangunan infrastruktur fisik yang belum benar-benar darurat dibutuhkan, juga sebagian besar tidak termasuk investasi bagi keuntungan pemasukan langsung bagi daerah dimasa datang.
Koran harian Rakyat Bengkulupun belum lama ini merilis ada setidaknya 8 proyek infrastruktur pembangunan fisik yang belum selesai dalam program pembangunan sampai akhir tahun 2016 ini.

Jika Raperda Hutang ini disahkan dan jadi direalisasikan, sedangkan hasil proyek pembangunannya tidak menghasilkan pemasukan bagi daerah secara langsung di masa datang, maka dari mana pemerintah kota akan mengembalikan uang pinjaman tersebut?

Jika tahun ini telah berani melakukan pinjaman, apakah tidak mungkin dimasa datang akan melakukan pinjaman lagi untuk menutupi beban hutang yang lalu? Apakah pemerintah kota akan membiarkan dirinya terjebak pada masalah gali lubang tutup lubang yang selanjutnya akan semakin menambah beban rakyat?

Berkaca Pada Pengalaman

Berkaca pada kasus hadiah mobil dan umroh pada program sholat berjamaah Pemkot sebelumnya, mestinya Pemkot mengkaji lebih dalam dan berhati-hati sebelum mengambil tindakan berkenaan dengan masalah anggaran.

Hadiah mobil yang seyogyanya diberikan pada jamaah yang sholat zuhur berjamaah di masjid sampai saat ini nampak masih terkendala dan bahkan disinyalir masih terbentur masalah peraturan. Pada waktu itu, Pemkot kekeh ingin merealisasikan program sholat berhadiah mobil dan umroh meski terjadi berbagai penentangan dari berbagai kalangan, baik ulama maupun aktivis sosial, dan akhirnya sampai saat ini program tersebut masih belum mendapat kejelasan.

Selain itu, Pemkot Bengkulu juga perlu mengaca pada kasus Proyek Multiyears yang pernah terjadi di Seluma pada tahun 2011 silam. Kasus Multiyers yang akhirnya menyeret Mantan Bupati Seluma dan puluhan Anggota Dewan Kabupaten Seluma berhadapan dengan hukum. Proyek dengan anggaran 381 miliar yang bersumber dari APDB tersebut sudah bermasalah sejak proses pengesahan perdanya.

Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi akhirnya divonis 2 tahun penjara sebab melakukan gratifikasi saat penetapan perda tersebut. Bahkan sampai saat ini kasus tersebut masih belum selesai karena diduga mantan bupati tersebut juga melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,6 miliar lebih (sumber RMOL dan Bengkulu Ekspress)

Nah, oleh karena itu, polemik saat ini mengenai rencana Perda Hutang oleh Pemerintah Kota dengan DPRD perlu benar-benar diperhatikan dan dikaji lebih mendalam. Jangan sampai program ini malah menimbulkan masalah dikemudian hari. Raperda Hutang yang belum benar-benar mendesak bagi kebutuhan rakyat Kota Bengkulu sebaiknya ditinjau ulang bahkan dibatalkan.

Fokus Pembangunan Manusia

Pemerintah Kota dan DPRD perlu kembali fokus pada pembangunan sumberdaya manusia Kota Bengkulu dengan memenuhi kebutuhan pokoknya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akses pada pendidikan, pelayanan kesehatan yang prima, dan penanggulangan masalah sosial yang ada di Kota Bengkulu.

Masalah sosial yang nampak sekali di Kota Bengkulu seperti masalah gangguan keaman, banyak terjadi penjambretan dan pencurian di lingkungan Kota Bengkulu perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota. Penyebab banyaknya tindak kejahatan ini perlu dicari solusinya. Susahnya mendapat pekerjaan bisa jadi adalah penyebab utama masalah ini. Seperti diketahui jumlah pengangguran di Bengkulu telah mencapai hampir 12.000 orang.
Masalah lapangan pekerjaan perlu benar-benar diperhatikan. Selain itu, tampak pula di setiap persimpangan lampu merah di jalan raya Kota Bengkulu, sejumlah pengemis orang terlantar meminta-minta. Pemandangan ini mungkin tampak sudah biasa di Kota Bengkulu. Namun hal ini menunjukkan abainya pemerintah kota dalam menangani pengemis dan orang terlantar.

Tidak ada rumah singgah bagi mereka dan anak-anak yang diajak mengemis perlu menjadi perhatian pemkot. Anggaran pasilitas rumah singgah dan pemberian fasilitas bagi anak-anak itu mestinya menjadi program prioritas yang digaungkan pemkot bukan program fisik yang tampak 'wah' namun tak bisa dinikmati warga misikin dan terlantar.

Peringatan

Sebagai penutup, perlulah kiranya diingatkan kembali kepada Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, SE bahwa rencana peminjaman uang berupa Raperda Hutang tersebut yang sumber hutangnya berasal dari PT SMI di bawah kementrian keuangan, merupakan pinjaman berbunga.

Bunga hutang yang besar dikhawatirkan termasuk bagian dari ribawi. Apakah Walikota Bengkulu yang  layaknya sebagai seorang ustadz ini tidak takut dengan hukum riba? Jika hal ini sampai terjadi, maka rakyat Bengkulu akan mengingat dengan jelas bahwa Walikota Helmi Hasan telah menjerumuskan diri dan rakyatnya pada riba yang diharamkan. Jika demikian, rakyat Bengkulu perlu dengan tegas menyatakan, Tolak Raperda Hutang.

Wallohua'lam.


banner
Previous Post
Next Post

0 komentar:

Follow by Email

Popular Posts